Prabowo Ungkap Penyebab Gaji Guru Tak Naik: Kebocoran Negara Capai Rp2.500 Triliun per Tahun

BANGKALAN – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan alasan mengapa gaji guru dan pegawai negeri sipil (PNS) selama ini sulit mengalami kenaikan signifikan. Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah masih terjadinya kebocoran penerimaan negara yang nilainya diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Dalam forum yang dihadiri para ulama, tokoh masyarakat, dan pengurus NU dari berbagai daerah itu, Prabowo menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran negara tidak terlepas dari praktik-praktik yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara selama bertahun-tahun.

"Saya ingin sampaikan dalam forum ini, karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti. Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus," ujar Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah berupaya membenahi berbagai persoalan tata kelola ekonomi dan keuangan negara agar kebocoran tersebut dapat dihentikan.

Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menyoroti praktik under invoicing, yaitu manipulasi laporan nilai transaksi ekspor yang dilakukan sebagian pelaku usaha. Praktik tersebut, menurutnya, membuat negara kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar.

Ia memberikan contoh bagaimana sebagian eksportir melaporkan jumlah ekspor lebih rendah dari kondisi sebenarnya untuk mengurangi kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara.

"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," tegas Prabowo.

Menurut Kepala Negara, berbagai praktik serupa telah berlangsung dalam waktu yang lama dan menyebabkan kekayaan Indonesia tidak sepenuhnya masuk ke dalam sistem ekonomi nasional.

Berdasarkan perhitungan para ahli yang diterima pemerintah, kebocoran tersebut diperkirakan mencapai sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp2.500 triliun per tahun.

"Saudara-saudara, kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar dolar tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun," ungkapnya.

Prabowo menilai jumlah tersebut sangat besar dan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional, termasuk peningkatan kesejahteraan guru, aparatur sipil negara, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan.

Namun akibat berbagai kebocoran yang terjadi, manfaat kekayaan negara tidak dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Karena itu, pemerintah terus melakukan langkah-langkah perbaikan guna menutup celah yang selama ini menyebabkan hilangnya penerimaan negara.

Salah satu kebijakan yang saat ini dijalankan adalah penerapan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI).

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan transparansi serta mencegah praktik manipulasi data ekspor yang merugikan negara.

Selain pembenahan sektor ekspor, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang dinilai tidak produktif.

Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus mengalami kerugian dan membebani keuangan negara.

Langkah tersebut merupakan bagian dari reformasi tata kelola ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat penerimaan negara.

"Saudara-saudara sekalian, dan ini sedang saya perbaiki semua," kata Prabowo.

Presiden berharap berbagai langkah reformasi yang dilakukan pemerintah dapat mengembalikan potensi kekayaan negara sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Ia menegaskan bahwa perbaikan tata kelola menjadi kunci agar anggaran negara semakin kuat dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk para guru dan aparatur sipil negara yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik.