Tri Adhianto Kembali Rotasi Pejabat Pemkot Bekasi, Kursi Strategis Bergeser dan Tantangan Baru Langsung Menanti

BEKASI — Tri Adhianto kembali melakukan perombakan jajaran pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi pada Rabu (13/5/2026). Rotasi dan mutasi jabatan tersebut menjadi bagian dari langkah evaluasi internal sekaligus strategi percepatan program pembangunan di Kota Bekasi.

Langkah ini langsung menjadi perhatian publik karena menyasar sejumlah posisi strategis yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, sektor ketenagakerjaan, hingga pengelolaan komunikasi pemerintahan daerah.

Dalam keterangannya usai pelantikan, Tri Adhianto menegaskan bahwa mutasi jabatan bukan sekadar pergantian personel birokrasi, melainkan bagian dari proses penyelarasan kinerja aparatur dengan visi dan misi pembangunan Kota Bekasi.

“Ini bagian dari proses evaluasi terkait dengan bagaimana upaya-upaya percepatan program-program disesuaikan dengan visi misinya Pemerintah Kota Bekasi,” ujar Tri kepada awak media.

Perombakan kali ini fokus pada dua posisi penting, yakni Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) serta Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi.

Nadih Arifin yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) kini dipercaya menempati posisi baru sebagai Kepala Disparbud Kota Bekasi.

Sementara itu, Dzikron yang sebelumnya menjabat Kepala Disparbud kini dipindahkan untuk memimpin Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Pergantian posisi tersebut dinilai cukup strategis mengingat dua sektor itu menjadi perhatian utama pemerintah daerah di tengah tantangan ekonomi dan pertumbuhan urbanisasi Kota Bekasi yang terus meningkat.

Penempatan Dzikron di kursi Kepala Disnaker disebut membawa tugas yang tidak ringan. Tri Adhianto secara terbuka memberikan target khusus terkait penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat Kota Bekasi.

Menurut Tri, sektor ketenagakerjaan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah kota di tengah persaingan ekonomi perkotaan yang semakin ketat.

“Saya sudah minta lakukan percepatan, dan saya minta dalam waktu tiga bulan ini Pak Zikron harus mampu mendapatkan challenge,” tegas Tri.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa mutasi kali ini bukan hanya rotasi administratif, tetapi juga disertai tuntutan hasil konkret dalam waktu cepat.

Pengamat pemerintahan daerah menilai langkah Tri Adhianto mencerminkan upaya memperkuat efektivitas birokrasi menjelang percepatan sejumlah program pembangunan daerah.

Kota Bekasi sendiri saat ini menghadapi berbagai tantangan perkotaan mulai dari pertumbuhan penduduk, penyerapan tenaga kerja, kemacetan, peningkatan layanan publik, hingga pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata lokal.

Karena itu, penempatan pejabat di posisi strategis dianggap sangat menentukan keberhasilan program pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan.

Perpindahan Nadih Arifin dari Diskominfostandi ke Disparbud juga menarik perhatian karena sektor pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi tengah diarahkan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Kota Bekasi sebelumnya mendorong pengembangan ruang kreatif, event budaya lokal, serta promosi destinasi wisata perkotaan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan latar belakang komunikasi dan informasi yang dimiliki Nadih Arifin, sejumlah pihak menilai pendekatan digitalisasi promosi wisata dan budaya kemungkinan akan diperkuat dalam waktu mendatang.

Di sisi lain, perpindahan tersebut membuat kursi Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi untuk sementara kosong.

Pemkot Bekasi menyatakan posisi tersebut nantinya akan diisi oleh pejabat Pelaksana Tugas atau Plt sambil menunggu proses pengisian definitif.

Kondisi kekosongan jabatan strategis ini sebenarnya bukan hal baru di lingkungan Pemkot Bekasi. Meski telah beberapa kali melakukan rotasi dan mutasi, saat ini masih terdapat sejumlah posisi penting yang belum memiliki pejabat definitif.

Data pemerintah daerah menunjukkan setidaknya ada lima jabatan strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong dan dijalankan oleh Pelaksana Tugas.

Kelima posisi tersebut meliputi:

• Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi)
• Kepala Dinas Pendidikan (Disdik)
• Kepala Inspektorat Daerah
• Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan
• Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kekosongan sejumlah jabatan strategis itu memunculkan perhatian publik karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dan jalannya roda pemerintahan.

Dinas Pendidikan, misalnya, menjadi salah satu sektor paling vital mengingat Kota Bekasi memiliki jumlah sekolah dan peserta didik yang sangat besar.

Begitu pula posisi Inspektorat Daerah yang memiliki peran penting dalam pengawasan internal pemerintahan dan penguatan tata kelola birokrasi.

Pengamat kebijakan publik menilai terlalu lama membiarkan jabatan strategis kosong dapat memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan di pemerintahan daerah.

Namun di sisi lain, proses pengisian pejabat definitif juga harus dilakukan secara hati-hati agar sesuai prinsip merit system dan kebutuhan organisasi.

Rotasi pejabat di pemerintahan daerah memang menjadi bagian penting dalam menjaga dinamika birokrasi. Selain untuk penyegaran organisasi, mutasi juga biasanya dilakukan untuk mempercepat target program prioritas kepala daerah.

Dalam konteks Kota Bekasi, langkah Tri Adhianto dipandang sebagai bagian dari konsolidasi birokrasi menjelang percepatan pembangunan kota penyangga Jakarta tersebut.

Belakangan, Pemkot Bekasi memang tengah fokus pada sejumlah agenda prioritas seperti penanganan banjir, pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan penyeberangan orang (JPO), pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, pendidikan, hingga layanan kesehatan masyarakat.

Sejumlah agenda itu sebelumnya juga menjadi fokus utama dalam pembahasan Musrenbang RKPD Kota Bekasi 2027.

Karena itu, penguatan struktur birokrasi dianggap menjadi langkah penting agar seluruh program pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Pelaku usaha dan masyarakat kini menunggu sejauh mana hasil nyata dari rotasi jabatan tersebut, khususnya di sektor ketenagakerjaan yang menjadi perhatian utama pemerintah kota.

Di tengah tantangan ekonomi perkotaan dan tingginya kebutuhan lapangan pekerjaan, keberhasilan Disnaker Kota Bekasi membuka peluang kerja baru akan menjadi salah satu indikator penting keberhasilan mutasi kali ini.

Sementara itu, publik juga menantikan langkah lanjutan Tri Adhianto dalam mengisi sejumlah kursi kosong pejabat definitif agar roda pemerintahan Kota Bekasi dapat berjalan lebih optimal.