Harga BBM Nonsubsidi Naik, Wali Kota Bandung Siapkan Efisiensi Operasional Pemkot

Bandung – Pemerintah Kota Bandung menyiapkan sejumlah langkah efisiensi operasional guna menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax yang kini mencapai Rp16.250 per liter per 10 Juni 2026.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan kenaikan harga BBM tidak terlepas dari dinamika global yang memengaruhi pasokan dan permintaan energi dunia, ditambah fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.

“Ini kan masalah supply and demand. Ketika demand tidak pernah turun, sementara supply naik turun. Ditambah lagi nilai dolar yang juga berfluktuasi. Dengan naiknya harga BBM, artinya tingkat suplai sedang rendah dan harga dolar sedang tinggi. Apa boleh buat, kita harus hadapi bersama,” ujar Farhan.

Menurutnya, Pemerintah Kota Bandung tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga BBM. Karena itu, fokus pemerintah daerah saat ini adalah melakukan penghematan pada berbagai sektor operasional guna meminimalkan dampak terhadap anggaran daerah.

Farhan mengajak masyarakat serta aparatur sipil negara (ASN) untuk mulai menerapkan pola konsumsi energi yang lebih efisien.

“Saya sedang berpikir, mungkin para pegawai Pemkot Bandung akan didorong untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor. Kalau pun menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa terapkan carpool atau berbagi kendaraan,” katanya.

Ia menilai langkah tersebut tidak hanya mampu menekan pengeluaran operasional, tetapi juga menjadi contoh penerapan gaya hidup hemat energi di lingkungan pemerintahan.

“Kita memang tidak punya kontrol terhadap harga. Tetapi kita bisa menjaga agar jangan sampai menjadi konsumen yang boros. Itu yang bisa kita kendalikan bersama-sama,” tambahnya.

Farhan mengungkapkan, salah satu sektor yang paling terdampak oleh kenaikan harga BBM adalah layanan pengangkutan sampah. Kegiatan tersebut membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar setiap harinya.

“Hal yang paling mengkhawatirkan bagi Pemkot Bandung sekarang adalah biaya BBM untuk pengangkutan sampah. Kendaraan operasional menggunakan bahan bakar yang harganya mencapai Rp24 ribu per liter. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” ungkapnya.

Untuk menjaga stabilitas anggaran daerah, Pemkot Bandung berencana melakukan penyesuaian terhadap sejumlah pos belanja operasional yang dinilai tidak mendesak. Beberapa di antaranya adalah belanja makan dan minum serta perjalanan dinas.

“Belanja operasional nanti memang ada beberapa yang akan dikurangi, seperti makan minum dan perjalanan dinas. Penurunannya bisa cukup signifikan karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini,” jelas Farhan.

Ia menegaskan, kebijakan efisiensi tersebut dilakukan agar anggaran daerah tetap dapat difokuskan pada program dan layanan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

“Kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Yang penting pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik, sementara pengeluaran operasional bisa lebih terkendali,” pungkasnya.