Heboh Kasus Korupsi MBG, Mantan Wakil Kepala BGN Sebut Ada 26 Nama, Sejumlah Pejabat Langsung Buka Suara

JAKARTA – Dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan nasional. Perkara yang menyeret mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, kini berkembang ke arah yang lebih luas setelah muncul klaim adanya puluhan nama yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut.

Pernyataan dari kubu Sony Sanjaya memicu gelombang respons dari berbagai kalangan. Sejumlah pejabat negara, anggota legislatif, hingga tokoh pemerintahan yang namanya disebut-sebut dalam perbincangan publik ramai-ramai memberikan bantahan dan klarifikasi.

Perdebatan semakin menghangat setelah Sony mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Status tersebut memungkinkan seorang tersangka memperoleh perlindungan tertentu apabila bersedia mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana.

Kasus ini pun menjadi perhatian luas karena menyangkut Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program strategis nasional yang selama ini menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Klaim Ada 26 Nama dalam Berkas Pemeriksaan

Kuasa hukum Sony Sanjaya, Krisna Murti, mengungkapkan bahwa terdapat sedikitnya 26 nama yang telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Menurut Krisna, nama-nama tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari unsur eksekutif, legislatif hingga yudikatif.

Meski demikian, pihak kuasa hukum tidak mengungkap identitas nama-nama tersebut kepada publik.

“Pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Yang paling banyak dari unsur legislatif. Saat ini jumlahnya sekitar 26 nama dan kemungkinan bisa bertambah,” ujar Krisna kepada wartawan.

Pernyataan tersebut langsung memicu spekulasi luas di media sosial. Berbagai nama mulai beredar tanpa dasar yang jelas, sehingga memunculkan sejumlah bantahan dari pihak-pihak yang merasa dikaitkan dengan perkara tersebut.

Partai Demokrat Tegaskan AHY Tidak Mengenal Sony

Salah satu klarifikasi datang dari Partai Demokrat.

Melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, partai tersebut menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak memiliki hubungan dengan Sony Sanjaya.

Menurut Herzaky, AHY tidak pernah bertemu, berkomunikasi, maupun memberikan rekomendasi apa pun kepada Sony terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Partai Demokrat juga membantah adanya keterlibatan dalam pengaturan proyek maupun penunjukan pihak tertentu dalam program tersebut.

Penegasan tersebut disampaikan untuk menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik setelah munculnya pernyataan kuasa hukum Sony.

Komisi IX DPR Sebut Informasi yang Beredar Hoaks

Bantahan juga datang dari lingkungan DPR RI.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menegaskan bahwa informasi yang menyebut keterlibatan anggota Komisi IX dalam kasus korupsi MBG tidak benar.

Ia menyebut kabar yang beredar melalui berbagai kanal media sosial sebagai informasi hoaks yang tidak memiliki dasar fakta.

Menurut Yahya, seluruh anggota Komisi IX tidak terlibat dalam praktik korupsi sebagaimana yang dituduhkan dalam berbagai unggahan yang beredar.

Sebelumnya, beberapa nama anggota Komisi IX DPR RI juga sempat ramai disebut dalam diskusi publik di media sosial, termasuk anggota DPR dari Fraksi PAN, Irma Chaniago, yang juga telah menyampaikan bantahan.

Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana informasi yang belum terverifikasi dapat dengan cepat menyebar dan memengaruhi persepsi publik sebelum ada kepastian hukum.

Wakil Ketua KPK Ikut Memberikan Klarifikasi

Nama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto, juga sempat beredar dalam berbagai unggahan di media sosial.

Menanggapi hal itu, Fitroh memberikan klarifikasi tegas bahwa dirinya tidak mengenal Sony Sanjaya secara pribadi.

Ia juga membantah pernah berkomunikasi mengenai proyek dapur MBG maupun kepentingan bisnis apa pun yang berkaitan dengan program tersebut.

Menurut Fitroh, dirinya tidak memiliki usaha dapur ataupun keterlibatan dalam pengelolaan titik pelaksanaan MBG.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, turut menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara Fitroh dan Sony Sanjaya.

Ia juga menjelaskan bahwa yayasan yang sempat dikaitkan dengan program MBG telah berdiri jauh sebelum program tersebut diluncurkan pemerintah.

Menurut Budi, yayasan tersebut selama ini bergerak di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Bima Arya Bantah Miliki Kepentingan dalam Program MBG

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya juga ikut memberikan penjelasan kepada publik.

Ia mengakui pernah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional dalam kapasitas sebagai pejabat pemerintah. Namun koordinasi tersebut dilakukan semata-mata untuk menjalankan tugas resmi yang diamanatkan negara.

Menurut Bima, keterlibatannya hanya berkaitan dengan fungsi koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BGN dalam pelaksanaan program MBG.

Ia menegaskan tidak memiliki kepentingan pribadi maupun kepemilikan dapur program sebagaimana yang ramai diperbincangkan.

Bima menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025, Kemendagri memang memiliki tugas membantu menyelesaikan berbagai kendala implementasi program MBG di daerah.

Karena itu, komunikasi dengan BGN merupakan bagian dari pelaksanaan tugas kelembagaan.

Dudung Abdurachman Juga Angkat Bicara

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman turut memberikan klarifikasi terkait isu yang berkembang.

Dudung membantah kabar yang menyebut dirinya memiliki titik dapur MBG melalui mantan Kepala BGN Dadan Hindayana.

Ia mengakui pernah membantu memperkenalkan pihak pesantren kepada BGN setelah menerima permintaan dari sejumlah pengurus pesantren yang ingin menjadi penerima manfaat sekaligus pelaksana program.

Menurut Dudung, setelah proses perkenalan dilakukan, dirinya tidak lagi terlibat dalam pembahasan lanjutan.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses administrasi dan penilaian kelayakan dilakukan langsung oleh pihak BGN sesuai prosedur yang berlaku.

Dudung juga menyatakan bahwa pesantren yang dia bantu saat itu memiliki ribuan santri sehingga dinilai layak untuk mengajukan diri sebagai titik pelaksanaan program MBG.

Justice Collaborator Jadi Kunci Pengungkapan Kasus

Di tengah berbagai bantahan yang bermunculan, perhatian publik kini tertuju pada langkah Sony Sanjaya yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator.

Dalam sistem hukum Indonesia, status Justice Collaborator dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap pelaku lain yang memiliki peran lebih besar.

Status tersebut sering menjadi instrumen penting dalam membongkar kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak dan memiliki jaringan kompleks.

Jika permohonan Sony diterima, keterangannya berpotensi menjadi salah satu sumber informasi penting dalam pengembangan penyidikan perkara MBG.

Namun demikian, seluruh informasi yang disampaikan tetap harus diuji melalui alat bukti dan proses hukum yang berlaku.

Menunggu Langkah Penegak Hukum

Hingga saat ini, aparat penegak hukum masih terus mendalami berbagai keterangan yang muncul dalam perkara tersebut.

Belum ada pengumuman resmi mengenai pihak-pihak lain yang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pengembangan kasus MBG.

Karena itu, berbagai nama yang beredar di media sosial maupun ruang publik belum dapat dianggap sebagai pihak yang terlibat sebelum ada keputusan hukum yang sah.

Pengamat hukum menilai masyarakat perlu menunggu proses penyidikan berjalan secara objektif dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Kasus ini diperkirakan masih akan berkembang karena dugaan korupsi dalam program strategis nasional biasanya melibatkan proses pemeriksaan yang panjang dan kompleks.

Publik kini menanti apakah pengajuan Justice Collaborator oleh Sony Sanjaya benar-benar akan membuka fakta baru yang dapat mengungkap aktor-aktor lain di balik dugaan penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Terlepas dari berbagai spekulasi yang beredar, satu hal yang pasti, proses hukum akan menjadi penentu utama dalam mengungkap kebenaran di balik kasus yang tengah menjadi perhatian nasional tersebut.