Tidak Hadir Saat Apel Hari Lahir Pancasila, Alit Jamaludin Soroti Sikap Pimpinan BUMD Kota Bekasi

KOTA BEKASI – Ketidakhadiran sejumlah pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi dalam Apel Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar Pemerintah Kota Bekasi menuai sorotan dari kalangan legislatif.

Apel yang berlangsung pada Senin (1/6/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, yang saat ini menjalankan tugas kepala daerah karena Wali Kota Bekasi Tri Adhianto tengah menunaikan ibadah haji.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, menilai ketidakhadiran sejumlah pimpinan BUMD dalam agenda resmi pemerintah daerah tersebut tidak dapat dianggap sebagai hal biasa. Menurutnya, meskipun Abdul Harris Bobihoe hanya berstatus sebagai Plh Wali Kota, seluruh pejabat dan pimpinan BUMD tetap memiliki kewajiban untuk menghormati dan mematuhi pimpinan daerah yang sedang menjalankan tugas pemerintahan.

"Meski hanya menjabat sebagai Plh yang sifatnya sementara, seharusnya para pimpinan BUMD Kota Bekasi jangan menyepelekan Abdul Harris Bobihoe," ujar Alit kepada wartawan, Senin (1/6/2026).

Politisi yang dikenal aktif mengawal berbagai isu pemerintahan daerah tersebut menegaskan bahwa jabatan Plh memiliki legitimasi yang sah dalam menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari. Karena itu, seluruh unsur pemerintahan, termasuk jajaran BUMD, wajib menunjukkan sikap hormat dan disiplin terhadap pimpinan yang sedang menjalankan mandat tersebut.

Menurut Alit, kehadiran dalam apel peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar memenuhi undangan seremonial. Lebih dari itu, momentum tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan serta simbol komitmen aparatur negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Apel Hari Lahir Pancasila adalah momentum penting. Kehadiran pejabat daerah, termasuk pimpinan BUMD, menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan dan penghormatan terhadap pimpinan pemerintahan yang sedang bertugas," katanya.

Alit juga menyoroti adanya kesan perlakuan berbeda yang ditunjukkan sejumlah pimpinan BUMD terhadap pimpinan daerah. Ia menilai tidak seharusnya ada perbedaan sikap antara ketika Wali Kota definitif memimpin kegiatan dengan saat Plh menjalankan tugas yang sama.

"Jangan ketika Tri Adhianto yang memimpin apel atau upacara mereka hadir semua, tapi ketika Abdul Harris Bobihoe justru tidak hadir. Kalau seperti itu sama saja pilih-pilih," tegasnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran adanya sikap kurang profesional dalam lingkungan birokrasi maupun BUMD. Menurut Alit, seluruh pejabat publik harus menjunjung tinggi etika pemerintahan dan menjaga soliditas organisasi, terlepas dari siapa yang sedang menjalankan roda kepemimpinan.

Ia menambahkan, sikap disiplin dan kepatuhan terhadap pimpinan merupakan salah satu indikator penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas dalam agenda resmi pemerintah dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Lebih jauh, Alit berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pimpinan BUMD agar ke depan lebih memperhatikan etika birokrasi dan komitmen terhadap kegiatan-kegiatan resmi pemerintah daerah.

Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan tidak hanya untuk mengetahui alasan ketidakhadiran para pimpinan BUMD, tetapi juga sebagai langkah pembinaan agar tercipta budaya kerja yang lebih disiplin dan profesional.

"Semoga setelah kepulangan Tri Adhianto dari tanah suci, semoga sikap para pimpinan BUMD bisa dievaluasi," ujarnya.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 sendiri menjadi momentum nasional yang mengusung semangat memperkuat persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan global dan dinamika sosial yang berkembang. Di Kota Bekasi, upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri unsur Forkopimda, aparatur sipil negara, serta berbagai elemen masyarakat.

Dalam berbagai kesempatan, Pemerintah Kota Bekasi terus menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan kehidupan bermasyarakat. Karena itu, kehadiran pejabat dalam agenda kenegaraan dinilai memiliki makna simbolis sekaligus strategis dalam menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BUMD maupun Sekretariat Daerah Kota Bekasi terkait alasan ketidakhadiran sejumlah pimpinan dalam apel peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut.

Sorotan yang disampaikan DPRD Kota Bekasi diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintahan dan BUMD agar senantiasa menjaga profesionalisme, loyalitas terhadap institusi, serta menghormati setiap mekanisme kepemimpinan yang berlaku demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berwibawa