Terbaru Pengamat Soroti Dugaan Ambisi Berlebihan dalam Kasus Chromebook Pendidikan

JAKARTA – Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di era Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, terus menuai sorotan publik. Seorang pengamat menilai proyek digitalisasi pendidikan tersebut diduga dijalankan dengan ambisi besar tanpa mempertimbangkan kesiapan dan kebutuhan riil di seluruh daerah Indonesia.

Menurutnya, program transformasi digital pendidikan sebenarnya merupakan langkah yang baik. Namun pelaksanaannya dinilai terlalu dipaksakan secara nasional tanpa melalui tahapan uji coba atau pilot project terlebih dahulu.

“Transformasi digital itu bagus, tetapi harus bertahap. Seharusnya dilakukan trial dulu, jangan langsung diterapkan secara besar-besaran di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Pengamat tersebut menilai kebijakan pengadaan Chromebook semestinya diawali dengan kajian independen dari luar kementerian untuk menentukan wilayah prioritas yang benar-benar membutuhkan fasilitas digital pendidikan.

Ia mencontohkan daerah seperti Papua, Lampung, Bengkulu, dan wilayah tertinggal lainnya yang dianggap lebih membutuhkan dukungan sarana pendidikan digital dibanding daerah perkotaan yang infrastrukturnya sudah memadai.

“Kalau memang niatnya memperbaiki pendidikan nasional, harus ada kajian objektif lebih dulu. Dari hasil kajian itu baru ditentukan daerah mana yang diprioritaskan,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya dasar hukum dan rekomendasi akademis sebelum proyek bernilai besar dijalankan. Menurutnya, keputusan strategis pemerintah harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan semata dorongan ambisi percepatan program.

Dalam kasus Chromebook sendiri, Kejaksaan sebelumnya menduga pengadaan perangkat dilakukan meski terdapat kajian awal yang menyebut Chromebook kurang optimal digunakan di sejumlah daerah dengan keterbatasan jaringan internet. Kerugian negara dalam perkara ini disebut mencapai triliunan rupiah dan saat ini masih diproses di pengadilan.