Solusi Darurat Sampah Bekasi, Kota Bekasi Resmi Jadi Pilot Project Teknologi Pirolisis

BEKASI – Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi Harris Bobihoe mengungkap langkah strategis terbaru Pemerintah Kota Bekasi dalam menghadapi persoalan darurat sampah yang selama ini menjadi salah satu tantangan terbesar daerah penyangga Jakarta tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Harris saat memimpin apel pagi Pemerintah Kota Bekasi pada Senin, 8 Juni 2026. Di hadapan jajaran pejabat Pemkot Bekasi, camat, lurah, direksi BUMD, serta ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN), Harris menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus adalah penanganan sampah melalui penerapan teknologi modern yang dinilai mampu menjadi solusi jangka panjang bagi Kota Bekasi.

Harris Bobihoe mengungkapkan bahwa Kota Bekasi dipercaya menjadi pilot project atau daerah percontohan penerapan teknologi pirolisis di Indonesia.

Teknologi pirolisis merupakan sistem pengolahan sampah modern yang mampu mengubah limbah menjadi energi terbarukan melalui proses pemanasan pada suhu tinggi tanpa menggunakan oksigen. Metode ini dinilai lebih efektif dalam mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan nilai ekonomi dari limbah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan.

Menurut Harris, kepercayaan yang diberikan kepada Kota Bekasi menjadi peluang besar untuk menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan sampah yang terus meningkat setiap tahun.

"Kota Bekasi mendapatkan kesempatan menjadi pilot project teknologi pirolisis. Ini merupakan program besar yang membutuhkan dukungan bersama agar dapat berjalan optimal," ujar Harris dalam arahannya.

Keberhasilan program pirolisis tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga kesiapan lokasi pengembangan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan tata ruang wilayah.

Karena itu, Harris meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk bergerak cepat melakukan koordinasi dan inventarisasi lahan yang dapat digunakan dalam mendukung program tersebut.

Arahan tersebut ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), para camat, hingga lurah di seluruh wilayah Kota Bekasi.

penyediaan lahan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi pirolisis. "Keberhasilan program besar ini memerlukan dukungan konkret dan kerja sama dari berbagai pihak," tegas Harris.

Persoalan sampah selama bertahun-tahun menjadi isu yang terus mendapat perhatian masyarakat Kota Bekasi. Sebagai kota metropolitan yang berbatasan langsung dengan Jakarta, volume sampah yang dihasilkan warga terus mengalami peningkatan seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi.

Kondisi tersebut membuat kapasitas pengelolaan sampah menghadapi tekanan yang semakin besar. Pemerintah Kota Bekasi pun terus mencari berbagai inovasi yang mampu memberikan solusi berkelanjutan.

Penunjukan Bekasi sebagai daerah percontohan teknologi pirolisis dianggap menjadi momentum penting untuk mengubah paradigma pengelolaan sampah dari sekadar pembuangan menjadi pemanfaatan yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan.

Selain mampu menekan volume sampah secara signifikan, teknologi tersebut juga berpotensi menghasilkan energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan.

Apabila program ini berjalan sesuai rencana, Kota Bekasi berpeluang menjadi contoh nasional dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi modern.

Keberhasilan proyek tersebut juga dapat membuka peluang investasi baru di sektor energi terbarukan sekaligus mendukung target pembangunan berkelanjutan yang saat ini menjadi fokus berbagai daerah di Indonesia.

Dalam apel pagi tersebut, Harris kembali mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak bekerja secara sektoral. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk memastikan seluruh program prioritas pemerintah dapat berjalan sesuai target.

tantangan perkotaan saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan kerja sama yang solid dari seluruh unsur pemerintahan.