JAKARTA — Pemerintah mulai mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai strategi besar memperkuat ekonomi desa sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan baru di berbagai daerah. Program ini diproyeksikan menjadi salah satu instrumen utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi berbasis kerakyatan yang terintegrasi dari desa hingga nasional.

Langkah percepatan pembentukan koperasi tersebut kini mulai dilakukan di berbagai wilayah dengan target ambisius mencapai puluhan ribu unit koperasi aktif hingga akhir 2026. Pemerintah menilai desa memiliki potensi ekonomi besar yang selama ini belum dikelola secara optimal melalui sistem bisnis modern dan terintegrasi.

Program KDMP disebut bukan sekadar agenda administratif atau pembentukan kelembagaan baru, melainkan bagian dari pembangunan infrastruktur ekonomi desa yang dirancang untuk menciptakan aktivitas usaha produktif secara berkelanjutan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah ingin menghadirkan pola baru pengelolaan ekonomi desa yang lebih profesional dan menghasilkan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, selama bertahun-tahun dana desa yang dikucurkan pemerintah belum sepenuhnya mampu menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Karena itu, pemerintah kini mendorong agar dana desa masuk ke dalam sistem usaha produktif yang memiliki rantai bisnis jelas mulai dari produksi, distribusi hingga pemasaran.

“Konsepnya bukan sekadar koperasi biasa, tetapi bisnis desa yang dijalankan profesional dari hulu sampai hilir sehingga manfaat ekonominya lebih terasa,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Pemerintah menargetkan sekitar 20 ribu unit KDMP dapat mulai terbentuk pada Agustus 2026. Jumlah tersebut akan terus diperluas secara bertahap hingga mencapai sekitar 60 ribu koperasi desa aktif pada akhir tahun mendatang.

Target tersebut dinilai menjadi salah satu program ekonomi desa terbesar yang pernah dijalankan pemerintah dalam beberapa dekade terakhir. Bila berhasil, koperasi-koperasi tersebut diproyeksikan menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, pengolahan hasil pertanian, penguatan UMKM hingga penggerak aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Dibangun dengan Sistem Bisnis Modern

Berbeda dengan pola koperasi konvensional yang selama ini identik dengan simpan pinjam sederhana, KDMP akan dibangun menggunakan pendekatan bisnis modern berbasis ekosistem usaha produktif.

Pemerintah merancang koperasi desa agar mampu menjadi penghubung antara petani, pelaku UMKM, distributor hingga pasar nasional. Dengan sistem tersebut, desa tidak hanya menjadi penghasil bahan mentah, tetapi juga memiliki nilai tambah melalui pengolahan dan distribusi produk.

Dalam konsep yang tengah disusun, KDMP akan mengintegrasikan berbagai sektor usaha seperti pertanian, peternakan, perdagangan kebutuhan pokok, logistik desa hingga pengelolaan produk pangan untuk mendukung program prioritas nasional.

Pemerintah juga menyiapkan sistem digitalisasi dan penguatan tata kelola agar koperasi dapat berjalan transparan serta profesional. Pendampingan sumber daya manusia disebut menjadi salah satu fokus utama agar koperasi tidak hanya berdiri di atas kertas, tetapi benar-benar aktif dan produktif.

Ekonom menilai keberhasilan program tersebut akan sangat ditentukan oleh kualitas manajemen koperasi di tingkat desa. Pengawasan penggunaan dana, transparansi bisnis serta kemampuan membangun pasar menjadi faktor penting yang menentukan keberlangsungan koperasi.

Selain itu, keberadaan pendamping usaha dan sistem distribusi yang sehat juga dinilai menjadi kunci agar koperasi tidak berhenti hanya sebagai lembaga formal semata.

Pemerintah Siapkan Pembiayaan Rp240 Triliun

Untuk mempercepat operasional KDMP, pemerintah menyiapkan dukungan pembiayaan dalam skala besar. Nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp240 triliun melalui skema pinjaman perbankan yang akan disalurkan secara bertahap.

Pemerintah memastikan pembiayaan tersebut tidak akan menambah tekanan baru terhadap APBN karena pembayaran dirancang menggunakan pengelolaan ulang dana desa serta sistem usaha produktif koperasi.

Skema tersebut disiapkan agar koperasi memiliki modal cukup untuk membangun aktivitas ekonomi produktif di masing-masing daerah.

Menurut Purbaya, pemerintah optimistis pola pembiayaan tersebut aman dalam jangka panjang karena koperasi nantinya diarahkan memiliki aktivitas usaha yang menghasilkan perputaran ekonomi nyata.

“Pemerintah ingin dana desa tidak habis untuk kegiatan konsumtif, tetapi masuk ke sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” katanya.

Dukungan pembiayaan besar tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menjadikan koperasi desa sebagai salah satu pilar utama penguatan ekonomi nasional berbasis masyarakat.

Terintegrasi dengan Program MBG

Pemerintah juga mengintegrasikan program KDMP dengan agenda Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Integrasi tersebut dinilai akan menciptakan rantai ekonomi baru di desa. Koperasi desa nantinya dapat menjadi pemasok bahan pangan untuk program MBG sehingga hasil pertanian dan peternakan masyarakat memiliki pasar yang jelas.

Skema ini diyakini dapat menciptakan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi desa karena aktivitas produksi masyarakat akan meningkat seiring kebutuhan pasokan pangan nasional.

Selain memperkuat ketahanan pangan lokal, model tersebut juga diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sehingga harga bahan pangan lebih stabil dan keuntungan lebih banyak dinikmati masyarakat desa.

Ekonom menilai integrasi KDMP dengan MBG dapat menjadi momentum besar kebangkitan ekonomi pedesaan apabila dijalankan secara konsisten dan profesional.

“Kalau koperasi benar-benar menjadi pusat distribusi pangan dan kebutuhan masyarakat, maka perputaran uang di desa akan meningkat drastis,” ujar seorang analis ekonomi kerakyatan.

Desa Diproyeksikan Jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Dengan jumlah koperasi yang ditargetkan mencapai puluhan ribu unit, pemerintah berharap desa tidak lagi hanya menjadi wilayah produksi bahan mentah semata.

KDMP diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat hingga mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota.

Program ini juga dinilai berpotensi memperkuat ketahanan ekonomi nasional karena aktivitas usaha berbasis komunitas cenderung lebih tahan terhadap gejolak ekonomi global.

Namun sejumlah pengamat mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada target jumlah koperasi yang terbentuk. Kualitas tata kelola, pengawasan penggunaan dana serta kapasitas sumber daya manusia disebut jauh lebih penting untuk menjamin keberlanjutan program.

Jika berhasil, KDMP berpotensi menjadi model ekonomi kerakyatan terbesar di Indonesia sekaligus membuka babak baru pembangunan desa berbasis usaha produktif modern.

Di tengah tantangan ekonomi global dan perlambatan daya beli masyarakat, pemerintah berharap koperasi desa dapat menjadi mesin baru penggerak ekonomi nasional yang tumbuh langsung dari akar rumput.​​​​​​​