KDM Antisipasi El Nino Godzilla dan Krisis Sampah, Dedi Mulyadi Gandeng TNI-BMKG

​​​​​​​JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bergerak cepat mengantisipasi dua ancaman besar yang diperkirakan melanda Jawa Barat pada 2026, yakni krisis sampah dan fenomena kemarau ekstrem akibat El Nino yang disebut berpotensi menjadi El Nino Godzilla.

Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan dan Mitigasi Dampak Kemarau Panjang Jawa Barat Tahun 2026 yang digelar di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD), Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Rakor dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, serta jajaran Dandim melalui video conference.

Dalam rapat tersebut, Dedi Mulyadi mengungkapkan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang menjadi tulang punggung pengelolaan sampah Bandung Raya hanya mampu menampung sampah selama sekitar enam bulan ke depan.

Menurutnya, kondisi ini menjadi ancaman serius bagi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat yang selama ini bergantung pada Sarimukti.

"Kita menghadapi ancaman penumpukan sampah karena kapasitas TPA Sarimukti maksimal hanya mampu menampung sampah sekitar enam bulan lagi," kata Dedi.

Ia menegaskan berbagai langkah pengurangan sampah harus segera dilakukan, baik melalui perubahan perilaku masyarakat maupun penerapan teknologi modern pengolahan sampah.

Selain persoalan sampah, Jawa Barat juga diperkirakan menghadapi musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering akibat fenomena El Nino ekstrem.

Berdasarkan pemaparan BMKG, puncak musim kemarau di Jawa Barat diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2026.

"Kita harus mengantisipasi dampak kemarau panjang ini, mulai dari kekeringan hingga kebakaran. Jangan menunggu bencana datang baru bertindak," tegas Dedi.

Ia meminta seluruh kepala daerah segera memetakan wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan agar kebutuhan air bersih masyarakat maupun sektor pertanian tetap terjaga.

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Jawa Barat akan mempercepat pembangunan jaringan air bersih serta menyiapkan toren penampungan air di desa-desa rawan kekeringan.

Selain itu, distribusi air menggunakan mobil tangki juga akan diperkuat dengan dukungan TNI dan perusahaan penyedia air minum.

"Harus mulai sekarang agar tidak terjadi rebutan air saat kemarau mencapai puncaknya," ujar Dedi.

Untuk mengatasi persoalan sampah, Dedi mendukung penuh program TNI yang mengembangkan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau waste to fuel melalui metode pirolisis.

Teknologi tersebut saat ini telah diterapkan di sejumlah lokasi seperti TPA Bantar Gebang, TPA Sumur Batu Bekasi, TPA Galuga Bogor, dan TPA Sarimukti.

Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan TNI siap memperluas pembangunan fasilitas waste to fuel ke berbagai daerah di Jawa Barat.

"Mau di Bogor, Tasikmalaya, Bandung maupun Karawang, kami siap bangun waste to fuel. Tinggal kesiapan lahan, pembangunan membutuhkan waktu sekitar satu tahun," ujarnya.

Menurut Maruli, fasilitas waste to fuel di Sarimukti nantinya mampu mengolah hingga 10 juta ton sampah, atau hampir separuh dari total kapasitas sampah yang ada saat ini.

Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani membenarkan bahwa Jawa Barat akan menghadapi musim kemarau yang lebih berat dibanding tahun sebelumnya.

Menurutnya, wilayah Pantai Utara Jawa Barat sudah mulai merasakan dampak kemarau sejak Juni 2026.

"Tahun ini kemarau datang lebih cepat, lebih panjang, dan lebih kering karena fenomena El Nino. Juli hingga Oktober akan merata di Jawa Barat, dengan puncak pada Agustus dan September," jelasnya.

BMKG memperkirakan musim kemarau di Jawa Barat berlangsung antara tiga hingga tujuh bulan, sehingga seluruh pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran lahan.

Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memprioritaskan tiga sektor utama dalam APBD Perubahan 2026, yakni pembangunan jalan desa, penerangan jalan umum (PJU) desa, serta penyediaan air bersih dan pengelolaan sampah.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar Jawa Barat dalam menghadapi ancaman lingkungan dan menjaga kualitas hidup masyarakat di tengah perubahan iklim yang semakin ekstrem.