JAKARTA – Peta penegakan hukum nasional kembali diguncang operasi besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini sorotan tertuju pada lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi setelah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (3/6/2026) malam untuk menjalani pemeriksaan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sebelumnya digelar di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Kedatangan Silmy menjadi perhatian luas publik karena sebelumnya namanya disebut tengah dicari penyidik KPK dalam rangkaian operasi yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Silmy tiba sekitar pukul 22.32 WIB dengan mengenakan kemeja batik. Ia datang didampingi sejumlah ajudan dan pengawal. Situasi sempat memanas ketika beberapa pengawal berusaha menghalangi wartawan yang melakukan peliputan di lokasi. Bahkan, sejumlah jurnalis melaporkan adanya tindakan fisik saat proses peliputan berlangsung.

Meski menjadi pusat perhatian media, Silmy memilih memberikan pernyataan singkat ketika dicecar pertanyaan terkait keberadaannya yang sebelumnya belum diketahui publik.

"Ya gini saja, menyelesaikan agenda," ujar Silmy kepada wartawan sebelum memasuki area pemeriksaan.

Kehadiran mantan Direktur Jenderal Imigrasi itu sekaligus menjawab spekulasi yang berkembang sejak KPK melakukan OTT di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat sehari sebelumnya.

KPK Benarkan Silmy Menyerahkan Diri

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Silmy Karim datang ke Gedung Merah Putih dan menyerahkan diri kepada penyidik.

Menurut Budi, setelah proses registrasi administrasi selesai, Silmy langsung menjalani pemeriksaan lanjutan oleh tim penyidik yang menangani perkara tersebut.

"Menyerahkan diri," kata Budi.

"Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan," sambungnya.

Sebelum memasuki ruang pemeriksaan, Silmy sempat mengisi data diri di meja registrasi KPK. Ketika diminta menunjukkan identitas, ia mengaku tidak membawa kartu identitas saat tiba di kantor lembaga antirasuah tersebut.

Momen itu menjadi salah satu detail yang banyak disorot publik mengingat posisi Silmy sebagai pejabat tinggi negara yang tengah menjadi perhatian dalam penyelidikan kasus korupsi.

OTT Imigrasi Jadi Perhatian Nasional

Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK pada 2 hingga 3 Juni 2026 menjadi salah satu operasi terbesar yang menyasar sektor pelayanan publik sepanjang tahun ini.

Tim penyidik bergerak di wilayah Jakarta Barat dan mengamankan sejumlah pihak yang diduga terkait dengan praktik pengurusan dokumen keimigrasian secara ilegal.

Informasi yang dihimpun menyebutkan belasan orang diamankan dalam operasi tersebut. Mereka terdiri dari pegawai, pihak swasta, hingga sejumlah pihak yang diduga berperan sebagai perantara dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing.

KPK belum mengumumkan secara resmi jumlah tersangka maupun konstruksi perkara secara lengkap. Namun sejumlah petunjuk yang disampaikan penyidik mengarah pada dugaan korupsi dalam penerbitan dokumen keimigrasian penting seperti Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

Kasus ini menjadi perhatian besar karena menyentuh aspek strategis terkait pengawasan orang asing di Indonesia.

Dugaan Permainan dalam Pengurusan KITAS dan KITAP

Dalam keterangannya, KPK mengungkapkan bahwa penyidik masih mendalami kemungkinan adanya jaringan perantara yang selama ini memfasilitasi pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing.

Praktik tersebut diduga melibatkan sejumlah pihak yang memanfaatkan celah administrasi untuk mempercepat atau memuluskan proses penerbitan dokumen tertentu.

Menurut Budi Prasetyo, penyidik masih mengembangkan penyelidikan guna mengungkap secara utuh mekanisme dugaan korupsi yang terjadi.

"Untuk detailnya nanti, karena dalam proses pengurusan KITAS ataupun KITAP, WNA ini juga bisa menggunakan perantara untuk prosesnya. Nah, ini nanti kita akan jelaskan konstruksinya dalam konferensi pers," jelas Budi.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa perkara yang sedang ditangani KPK tidak hanya menyangkut individu tertentu, tetapi kemungkinan melibatkan pola yang lebih luas dalam sistem pelayanan keimigrasian.

Barang Bukti Bernilai Miliaran Rupiah

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti yang nilainya diperkirakan cukup besar.

Barang bukti tersebut meliputi empat unit mobil, sembilan sepeda motor, dan tujuh unit sepeda yang kemudian diangkut menuju Gedung Merah Putih KPK menggunakan kendaraan towing.

Tidak hanya kendaraan, penyidik juga menemukan sejumlah aset lain berupa mata uang asing dan logam mulia.

Dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, serta emas batangan termasuk dalam daftar barang bukti yang diamankan selama operasi berlangsung.

Meski belum diungkap nilai totalnya, penyitaan tersebut memperkuat dugaan adanya aliran dana yang berkaitan dengan praktik korupsi dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

Pengamat hukum pidana menilai barang bukti berupa mata uang asing sering kali menjadi petunjuk penting dalam kasus korupsi yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas lintas negara.

Menteri Imipas Hormati Proses Hukum

Di tengah perhatian publik terhadap kasus ini, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memilih mengambil sikap kooperatif.

Agus mengaku telah menerima informasi mengenai OTT yang dilakukan KPK di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat.

Ia menegaskan kementerian yang dipimpinnya akan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan tanpa intervensi apa pun.

"Kita hormati proses hukum yang berjalan, arahan kita jelas," kata Agus.

Pernyataan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam mendukung pemberantasan korupsi.

Sejumlah kalangan juga mengapresiasi sikap terbuka kementerian yang tidak berupaya menghalangi proses penyidikan.

Ujian Berat Reformasi Imigrasi

Kasus yang menyeret perhatian terhadap jajaran Imigrasi terjadi pada saat pemerintah tengah mendorong transformasi besar dalam sektor pelayanan publik.

Selama beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi salah satu institusi yang terus melakukan digitalisasi layanan untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi.

Namun munculnya dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal menunjukkan bahwa tantangan reformasi birokrasi masih belum sepenuhnya selesai.

Pakar administrasi publik menilai pelayanan yang berhubungan dengan izin tinggal warga negara asing memang memiliki risiko tinggi terhadap praktik percaloan dan penyalahgunaan kewenangan.

Karena itu, penguatan sistem pengawasan internal menjadi hal yang sangat penting agar pelayanan tetap berjalan profesional dan bebas dari praktik koruptif.

Publik Menunggu Pengumuman Resmi KPK

Hingga Rabu malam, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

Lembaga antirasuah biasanya memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diperiksa setelah OTT dilakukan.

Publik kini menunggu konferensi pers resmi yang akan menjelaskan siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana modus dugaan korupsi berlangsung, serta berapa nilai transaksi yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Kasus ini diperkirakan akan menjadi salah satu perhatian utama nasional dalam beberapa hari ke depan karena menyangkut sektor strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan negara kepada warga asing.

Apabila terbukti terjadi praktik suap atau gratifikasi dalam penerbitan KITAS dan KITAP, maka perkara ini berpotensi membuka tabir jaringan yang lebih luas di sektor pelayanan keimigrasian.

Sementara itu, kehadiran Silmy Karim di Gedung Merah Putih KPK menjadi babak baru dalam penyelidikan yang masih terus berkembang. Semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya dari penyidik KPK dan hasil pemeriksaan yang akan menentukan arah kasus besar tersebut.​​​​​​​