JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa perubahan besar yang sedang dijalankan pemerintah tidak akan berlangsung mudah. Di tengah upaya memperbaiki tata kelola ekonomi nasional, pemerintah harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk perlawanan dari kelompok yang selama ini diuntungkan oleh praktik korupsi, penyelundupan, dan aktivitas ekonomi ilegal yang merugikan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026). Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa agenda transformasi nasional yang kini dijalankan bertujuan memastikan kekayaan Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat, bukan terus mengalir ke luar negeri atau dinikmati oleh segelintir pihak.

Menurut Prabowo, selama puluhan tahun Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat luas. Karena itu, pemerintah berupaya melakukan pembenahan mendasar terhadap sistem pengelolaan sumber daya alam, perdagangan ekspor, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.

Perubahan Besar Selalu Menghadapi Perlawanan

Dalam pidatonya, Prabowo mengakui bahwa setiap transformasi besar pasti menghadapi hambatan. Bahkan, menurutnya, tantangan terbesar sering datang dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem yang tidak sehat.

“Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri,” ujar Prabowo.

Ia menyebut pemerintah harus berani mengambil langkah yang mungkin tidak populer dalam jangka pendek, namun penting untuk menjamin masa depan bangsa dalam jangka panjang. Menurutnya, negara tidak boleh menyerah terhadap tekanan kelompok yang berusaha mempertahankan praktik korupsi, penyelundupan, maupun berbagai bentuk ekonomi ilegal.

Prabowo juga menyinggung adanya kelompok yang tidak memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan nasional dan terus berupaya melemahkan fondasi negara.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk memiliki keberanian menghadapi tantangan demi menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.

“Bangsa yang besar harus berani mengambil keputusan yang benar walaupun sulit,” tegasnya.

Kekayaan Alam Indonesia Dinilai Terlalu Lama Mengalir ke Luar Negeri

Salah satu sorotan utama dalam pidato Presiden adalah persoalan pengelolaan sumber daya alam. Prabowo menilai Indonesia selama ini belum memperoleh manfaat optimal dari kekayaan alam yang dimiliki.

Sebagai negara yang kaya akan mineral, energi, hasil perkebunan, serta komoditas strategis lainnya, Indonesia justru sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam rantai perdagangan global.

Menurut Prabowo, harga berbagai komoditas nasional selama ini lebih banyak ditentukan oleh pasar dan kepentingan di luar negeri.

Akibatnya, sebagian besar keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam tidak sepenuhnya tinggal di Indonesia.

“Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Indonesia,” kata Presiden.

Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab mengapa pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan.

Ekspor Komoditas Akan Dikelola Satu Pintu

Sebagai bagian dari strategi memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, pemerintah memutuskan membentuk badan ekspor komoditas nasional bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Melalui lembaga ini, pemerintah berencana menerapkan sistem ekspor sumber daya alam satu pintu.

Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor sekaligus meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar internasional.

Dengan mekanisme yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap dapat mengurangi kebocoran nilai ekonomi dan memastikan keuntungan ekspor memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan nasional.

Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap perdagangan komoditas strategis serta meningkatkan transparansi dalam tata kelola ekspor.

Hilirisasi Jadi Kunci Menciptakan Nilai Tambah

Selain reformasi sistem ekspor, pemerintah juga terus mendorong program hilirisasi industri sebagai strategi utama meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.

Menurut Prabowo, Indonesia tidak boleh terus menerus hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi negara lain.

Sebaliknya, kekayaan alam harus diolah di dalam negeri sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program hilirisasi yang selama beberapa tahun terakhir dijalankan pemerintah dinilai telah menunjukkan hasil positif, terutama pada sektor mineral.

Ke depan, pemerintah berencana memperluas hilirisasi ke berbagai sektor lain agar manfaat ekonomi yang dihasilkan semakin besar.

Dengan memperkuat industri pengolahan di dalam negeri, Indonesia tidak hanya memperoleh keuntungan dari ekspor bahan baku, tetapi juga dari produk bernilai tambah tinggi yang memiliki daya saing global.

Ekonomi Pancasila Jadi Landasan Kebijakan Nasional

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa seluruh kebijakan ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah berlandaskan prinsip Ekonomi Pancasila.

Konsep ini menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi nasional.

Menurut Presiden, ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu atau memperbesar kesenjangan sosial.

Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan.

Prinsip tersebut sejalan dengan pemikiran para pendiri bangsa seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir yang menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama pembangunan nasional.

Landasan konstitusionalnya tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi dan UMKM Harus Menjadi Tulang Punggung Ekonomi

Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap penguatan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM).

Menurutnya, koperasi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengurangi kesenjangan ekonomi.

“Koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit,” tegas Presiden.

Ia menilai koperasi memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi berbasis komunitas.

Selain koperasi, pemerintah juga akan terus memperluas dukungan terhadap UMKM yang selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Melalui akses pembiayaan, pelatihan, digitalisasi usaha, serta perluasan pasar, pemerintah berharap sektor UMKM dapat berkembang menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Desa Diproyeksikan Menjadi Pusat Pertumbuhan Baru

Dalam visi pembangunan yang disampaikan Presiden, desa tidak lagi diposisikan hanya sebagai wilayah produksi bahan mentah.

Pemerintah ingin menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Langkah tersebut sejalan dengan berbagai program pemerintah seperti penguatan koperasi desa, hilirisasi produk pertanian, pengembangan industri berbasis desa, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan jumlah desa yang mencapai lebih dari 74 ribu di seluruh Indonesia, potensi ekonomi pedesaan dinilai sangat besar apabila dikelola secara modern dan produktif.

Menuju Kemandirian dan Keadilan Ekonomi

Pidato Presiden Prabowo pada Hari Lahir Pancasila menjadi penegasan arah pembangunan nasional yang ingin dicapai pemerintah. Fokus utamanya bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Melalui reformasi tata kelola ekspor, percepatan hilirisasi, penguatan koperasi, pemberdayaan UMKM, serta pembangunan ekonomi desa, pemerintah berharap dapat memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Di tengah ketidakpastian global dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, strategi tersebut dipandang sebagai langkah penting untuk memastikan kekayaan Indonesia benar-benar menjadi sumber kemakmuran rakyat.

Sebagaimana ditegaskan Presiden, transformasi besar memang tidak mudah. Namun keberanian mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan bangsa menjadi kunci agar Indonesia mampu mewujudkan cita-cita menjadi negara yang adil, makmur, berdaulat, dan berdiri kokoh di atas kekuatan ekonominya sendiri.​​​​​​​