JAKARTA — Instruksi tegas Presiden RI terhadap jajaran otoritas keuangan dan kepabeanan nasional memicu gelombang spekulasi baru di ruang publik. Sorotan tajam kini mengarah ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah muncul dugaan praktik permainan impor, pungutan liar, hingga indikasi keterlibatan oknum aparat dalam mafia perdagangan internasional.

Pernyataan keras Kepala Negara dinilai bukan sekadar peringatan biasa. Banyak pihak membaca sinyal kuat adanya evaluasi besar-besaran di tubuh lembaga strategis penjaga arus barang ekspor-impor tersebut.

Pengamat sosiologi politik dan hukum, Muslim Arbi, menilai langkah Presiden menunjukkan bahwa pemerintah mulai serius menindak dugaan penyimpangan yang selama ini menjadi keluhan publik dan pelaku usaha.

Menurutnya, posisi pejabat tinggi di lingkungan Bea Cukai saat ini berada dalam tekanan serius akibat meningkatnya perhatian publik terhadap dugaan praktik suap dan permainan impor ilegal.

“Pernyataan Prabowo itu dapat dibaca sebagai sinyal bahwa posisi Dirjen Bea Cukai saat ini mulai digoyang. Presiden tentu sudah mendapatkan banyak laporan dan informasi di lapangan,” ujar Muslim Arbi kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).

Sorotan terhadap institusi kepabeanan memang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Berbagai laporan mengenai pungutan liar, hambatan distribusi barang, hingga dugaan manipulasi dokumen impor menjadi perhatian serius masyarakat.

Tak sedikit pelaku usaha mengeluhkan proses administrasi yang dianggap rumit dan berpotensi membuka ruang praktik transaksional di lapangan. Kondisi ini dinilai membahayakan iklim investasi nasional di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat industri dalam negeri.

Muslim Arbi menilai Presiden memahami betul bahwa sektor kepabeanan merupakan titik vital perekonomian nasional. Karena itu, jika terdapat indikasi permainan oknum di dalamnya, pemerintah tidak boleh tinggal diam.

“Prabowo tampaknya ingin menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap aparat yang diduga bermain-main dengan praktik suap maupun mafia impor. Ini penting karena Bea Cukai merupakan pintu strategis keluar masuk barang dan berkaitan langsung dengan penerimaan negara,” katanya.

Isu mafia impor sendiri bukan persoalan baru di Indonesia. Dalam berbagai kasus sebelumnya, praktik manipulasi data barang, pengurangan nilai pajak impor, hingga penggunaan dokumen palsu kerap menyeret oknum tertentu demi keuntungan pribadi maupun kelompok.

Karena itu, instruksi Presiden kali ini dipandang sebagai upaya mempertegas agenda bersih-bersih birokrasi sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik menilai langkah tegas terhadap praktik rente impor dapat memberi dampak positif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Selain meningkatkan penerimaan negara, reformasi kepabeanan juga diyakini mampu memperbaiki daya saing industri domestik.

Di sisi lain, lemahnya pengawasan di pintu masuk perdagangan internasional selama ini dianggap membuka peluang masuknya barang ilegal yang merugikan pelaku usaha lokal.

Sejumlah kalangan pengusaha bahkan menilai mafia impor menjadi salah satu penyebab sulitnya produk dalam negeri bersaing di pasar nasional. Barang impor ilegal yang masuk tanpa prosedur resmi dinilai membuat harga pasar menjadi tidak sehat.

Karena itu, tekanan publik terhadap reformasi total di tubuh Bea Cukai terus menguat. Pemerintah didorong agar tidak berhenti pada pernyataan keras semata, tetapi benar-benar melakukan langkah konkret berupa audit menyeluruh hingga penindakan hukum.

Muslim Arbi menegaskan, jika memang terdapat indikasi keterlibatan pejabat dalam praktik suap atau permainan impor, maka proses hukum harus dilakukan secara terbuka.

“Prabowo paham bahwa sektor kepabeanan sangat sensitif. Jika masyarakat melihat ada dugaan permainan di Bea Cukai dan pemerintah diam saja, maka kepercayaan publik bisa turun,” ujarnya.

Ia juga meminta aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera melakukan penelusuran mendalam terhadap berbagai laporan yang berkembang.

Menurutnya, langkah transparan sangat penting agar isu mafia impor tidak hanya berhenti menjadi rumor politik semata.

“Kalau memang ada dugaan keterlibatan pejabat dalam praktik suap atau permainan impor, harus dibuka secara terang. Jangan hanya berhenti di isu atau rumor. Pemerintah harus menunjukkan keberanian,” tegasnya.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait analisis politik maupun spekulasi pergantian pimpinan yang berkembang di ruang publik.

Namun tekanan terhadap institusi tersebut terus meningkat, terutama di media sosial. Banyak warganet meminta pemerintah melakukan reformasi total terhadap sistem pengawasan impor agar lebih transparan dan akuntabel.

Selain persoalan dugaan mafia impor, publik juga menyoroti pentingnya digitalisasi pelayanan kepabeanan guna menutup celah praktik pungutan liar. Sistem berbasis teknologi dianggap dapat mengurangi interaksi langsung yang berpotensi memunculkan transaksi ilegal.

Pemerintah sebelumnya memang telah menggulirkan sejumlah program reformasi birokrasi di sektor kepabeanan. Namun berbagai kasus yang muncul menunjukkan masih adanya celah pengawasan yang perlu dibenahi.

Analis politik menilai ketegasan Presiden dalam isu ini juga memiliki dimensi politik yang kuat. Langkah bersih-bersih birokrasi dinilai menjadi bagian dari upaya membangun citra pemerintahan yang tegas terhadap korupsi dan praktik rente ekonomi.

Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tekanan, stabilitas sektor perdagangan dan penerimaan negara menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, pembenahan institusi strategis seperti Bea Cukai dipandang menjadi kebutuhan mendesak.

Selain menjaga penerimaan negara, reformasi kepabeanan juga dinilai penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Investor membutuhkan sistem perdagangan yang bersih, cepat, dan bebas dari praktik korupsi agar aktivitas bisnis dapat berjalan sehat.

Jika pemerintah mampu membongkar praktik mafia impor hingga ke akar, langkah tersebut diyakini akan mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Namun sebaliknya, jika isu ini hanya berhenti pada pernyataan tanpa tindakan nyata, kepercayaan publik terhadap agenda reformasi birokrasi berpotensi menurun.

Kini perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan pemerintah. Apakah akan ada evaluasi besar-besaran, pergantian pejabat strategis, atau bahkan proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik permainan impor.

Yang jelas, pesan Presiden dinilai sudah sangat tegas: tidak ada ruang bagi mafia impor dan aparat yang bermain-main dengan kepentingan negara.​​​​​​​