JAKARTA — Perdebatan mengenai kondisi riil ekonomi Indonesia kembali memanas setelah muncul kritik tajam dari kalangan ekonom dan kreator konten edukasi finansial terhadap narasi pertumbuhan ekonomi nasional yang belakangan ramai dipromosikan pemerintah.

Diskursus tersebut mencuat usai seorang edukator finansial mengurai secara terbuka struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan pendekatan kuantitatif dan simulasi fiskal. Dalam analisanya, pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat berada di kisaran 5 persen dinilai tidak sepenuhnya lahir dari kekuatan sektor riil maupun konsumsi masyarakat, melainkan sangat bergantung pada lonjakan besar belanja pemerintah.

Pernyataan itu langsung menjadi perhatian publik karena menyentuh isu paling sensitif dalam pengelolaan ekonomi nasional: efektivitas APBN dan ketahanan fiskal negara.

Menurut analisis yang dipaparkan, belanja pemerintah pada awal tahun disebut mencapai sekitar Rp815 triliun atau setara lebih dari 30 persen total APBN. Angka tersebut dinilai menjadi faktor dominan yang menopang pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2026.

“Kalau government spending tidak sebesar ini, tidak Rp815 triliun, tidak 30 persen dari APBN, maka pertumbuhan ekonomi itu tidak mencapai 5,61 persen. Bisa jauh lebih rendah dari itu,” ujarnya dalam pemaparan yang viral di media sosial.

Analisis tersebut sekaligus membantah pandangan yang menyebut konsumsi rumah tangga sebagai satu-satunya motor penggerak ekonomi nasional.

Memang, dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB), konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar. Namun menurutnya, besarnya porsi tidak otomatis berarti menjadi faktor akselerasi utama.

Ia menilai yang seharusnya dilihat adalah kontribusi riil terhadap tambahan pertumbuhan ekonomi atau percentage point contribution.

“Yang harus dilihat itu persentase poinnya, bukan cuma porsinya di PDB,” katanya.

Dalam simulasi yang ia lakukan, apabila belanja pemerintah berada pada level normal seperti rata-rata satu dekade terakhir, maka pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan hanya bergerak di kisaran 4 persen.

Bahkan, jika efek multiplier atau dampak rembesan ekonomi dihitung lebih dalam, angka pertumbuhan berpotensi turun lebih rendah lagi.

“Kalau government spending dibuat normal, pertumbuhan ekonomi 5 persen tidak akan tercapai,” tegasnya.

Pernyataan tersebut memantik diskusi luas di kalangan ekonom, pelaku pasar, hingga masyarakat umum. Sebagian pihak menilai kritik tersebut relevan karena selama ini struktur ekonomi Indonesia memang masih sangat bergantung pada konsumsi domestik dan belanja pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah berulang kali menegaskan bahwa belanja negara memang digunakan sebagai instrumen menjaga momentum ekonomi di tengah tekanan global.

Kondisi geopolitik dunia, perang dagang, konflik Timur Tengah, serta perlambatan ekonomi global menjadi faktor yang memengaruhi strategi fiskal banyak negara, termasuk Indonesia.

Namun yang menjadi sorotan utama dalam kritik tersebut bukan sekadar tingginya belanja negara, melainkan ketidakseimbangan antara laju pengeluaran dengan pertumbuhan pendapatan negara.

Data yang dipaparkan menunjukkan penerimaan negara hanya tumbuh sekitar 10 persen, sementara belanja meningkat hingga 31,8 persen.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperlebar tekanan terhadap defisit fiskal dan stabilitas keuangan negara.

“Pendapatan negara naik sekitar 10 persen, tapi belanja naik 31,8 persen. Itu jadi masalah yang harus diselesaikan pemerintah,” ujarnya.

Menurut sejumlah pengamat, ketimpangan tersebut dapat memunculkan kekhawatiran investor terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia dalam jangka panjang.

Apalagi di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, investor asing cenderung lebih sensitif terhadap risiko defisit, utang, dan stabilitas nilai tukar.

Beberapa bulan terakhir, nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan cukup besar terhadap dolar Amerika Serikat.

Pelemahan rupiah bahkan sempat memicu arus keluar modal asing dari pasar saham domestik.

Meski demikian, edukator finansial tersebut membantah tudingan yang menyebut pelemahan rupiah sengaja dibiarkan untuk mendukung ekspor nasional.

Menurutnya, strategi pelemahan mata uang hanya relevan dilakukan negara dengan kurs yang terlalu kuat.

“Pelemahan mata uang itu mungkin dilakukan negara yang mata uangnya terlalu kuat. Kalau mata uang sudah lemah, ngapain dilemahkan lagi?” ujarnya.

Pernyataan itu sekaligus menepis berbagai spekulasi liar di media sosial mengenai kebijakan nilai tukar nasional.

Ia menegaskan kritik yang disampaikan bukan bertujuan menyerang pemerintah, melainkan bagian dari edukasi publik agar masyarakat memahami kondisi ekonomi secara objektif berbasis data.

“Kalau ada hal yang salah kita benarkan, kalau ada yang keliru kita luruskan,” katanya.

Di tengah perdebatan tersebut, pemerintah sendiri masih optimistis terhadap prospek ekonomi nasional.

Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 tetap berada di atas 5 persen, ditopang konsumsi domestik, investasi, serta proyek hilirisasi industri.

Namun sejumlah ekonom mengingatkan bahwa ketergantungan terlalu besar terhadap belanja negara bukan kondisi ideal dalam jangka panjang.

Ekonomi yang sehat seharusnya ditopang sektor produktif seperti investasi swasta, ekspor bernilai tambah, dan pertumbuhan industri yang kuat.

Jika pertumbuhan terlalu bergantung pada stimulus fiskal, maka ketika ruang belanja negara menyempit, ekonomi berisiko melambat secara drastis.

Karena itu, reformasi struktural dinilai menjadi kunci penting agar pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih berkelanjutan.

Mulai dari penyederhanaan regulasi investasi, peningkatan produktivitas industri, penguatan sektor ekspor, hingga efisiensi birokrasi dianggap menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah.

Selain itu, kualitas belanja negara juga menjadi sorotan.

Pengeluaran besar dinilai hanya akan efektif jika benar-benar menghasilkan dampak ekonomi produktif seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, dan penguatan sektor usaha.

Jika tidak, stimulus fiskal hanya akan menjadi “penopang sementara” tanpa menghasilkan fondasi ekonomi jangka panjang.

Di media sosial, perdebatan soal pertumbuhan ekonomi berbasis belanja negara kini semakin ramai.

Sebagian masyarakat mulai mempertanyakan apakah angka pertumbuhan tinggi benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi riil yang dirasakan rakyat.

Apalagi daya beli masyarakat di sejumlah sektor dinilai masih belum pulih sepenuhnya.

Fenomena PHK di beberapa industri manufaktur dan perlambatan sektor properti juga ikut memperkuat kekhawatiran publik.

Meski demikian, banyak pihak menilai kritik terbuka terhadap data ekonomi justru menjadi bagian penting dalam demokrasi modern.

Transparansi dan diskusi berbasis data dinilai dapat membantu masyarakat memahami arah kebijakan ekonomi secara lebih rasional.

Perdebatan ini diperkirakan masih akan terus berlanjut seiring dinamika ekonomi global dan tantangan fiskal yang dihadapi Indonesia sepanjang 2026.​​​​​​​