DPR Panggil Bank Indonesia dan Kemenkeu Usai Rupiah Jebol, Puan Maharani Minta Krisis Segera Diantisipasi

JAKARTA — Gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus melemah hingga menembus level psikologis baru memicu reaksi serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Parlemen Senayan kini bersiap memanggil pemerintah dan otoritas moneter guna meminta penjelasan resmi terkait tekanan berat yang menghantam mata uang nasional.

Langkah pemanggilan itu dipandang sebagai bentuk respons politik sekaligus pengawasan terhadap kondisi ekonomi nasional yang mulai menimbulkan keresahan publik dan pelaku pasar.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan teknis pasar keuangan, melainkan isu strategis yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional secara menyeluruh.

“Tentu saja kami akan meminta pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut. Situasi ini jangan sampai membuat ekonomi Indonesia terpuruk ke depannya,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah tekanan besar terhadap rupiah yang dalam beberapa hari terakhir terus bergerak melemah terhadap dolar AS. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap potensi kenaikan harga impor, tekanan inflasi, hingga menurunnya daya beli masyarakat.

Puan Maharani menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya fokus pada penanganan jangka pendek. Menurutnya, kebijakan stabilisasi ekonomi harus disusun dengan orientasi jangka panjang agar Indonesia mampu menghadapi ketidakpastian global hingga beberapa tahun mendatang.

“Harus diantisipasi sejak awal. Bukan hanya untuk tahun ini, tetapi hingga tahun 2027 mendatang,” tegasnya.

Rencana pemanggilan terhadap otoritas ekonomi nasional itu diperkirakan akan melibatkan pejabat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia.

DPR ingin memperoleh penjelasan komprehensif terkait penyebab pelemahan rupiah serta langkah konkret yang telah dan akan ditempuh pemerintah maupun bank sentral untuk menjaga stabilitas pasar.

Sorotan publik kemudian tertuju pada pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memberikan respons cukup tajam terkait isu pelemahan nilai tukar rupiah.

Purbaya menegaskan bahwa secara kewenangan hukum, stabilitas nilai tukar merupakan domain utama Bank Indonesia sebagai bank sentral, bukan tugas langsung Kementerian Keuangan.

“Rupiah itu urusan Bank Sentral, bukan urusan Kementerian Keuangan. Tapi kalau dipanggil, tentu kita siap masuk,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Selasa (12/5/2026).

Pernyataan tersebut langsung menjadi bahan perbincangan luas di kalangan pengamat ekonomi dan publik. Sebagian menilai pernyataan itu mencerminkan pembagian tugas yang jelas antara kebijakan fiskal dan moneter. Namun tidak sedikit pula yang melihat adanya kesan saling melempar tanggung jawab di tengah tekanan ekonomi yang sedang meningkat.

Dalam sistem ekonomi Indonesia, Bank Indonesia memang memiliki mandat utama menjaga stabilitas nilai rupiah sesuai amanat undang-undang. Sementara Kementerian Keuangan berfokus pada kebijakan fiskal seperti pengelolaan APBN, perpajakan, dan pembiayaan negara.

Meski demikian, para ekonom menilai koordinasi antara pemerintah dan bank sentral tetap menjadi faktor kunci dalam menghadapi gejolak pasar keuangan.

Purbaya juga menilai pihak Bank Indonesia merupakan institusi yang paling tepat menjelaskan penyebab pelemahan rupiah kepada publik karena memiliki otoritas penuh dalam pengawasan dan intervensi pasar valuta asing.

“Harusnya Bank Sentral saja yang menjelaskan kenapa rupiah anjlok. Karena menurut Undang-Undang, tugas Bank Sentral hanya satu: menjaga stabilitas nilai tukar, bukan yang lain,” katanya.

Hingga kini, pemerintah mengaku masih menunggu surat resmi pemanggilan dari DPR. Namun pihak kementerian memastikan akan bersikap kooperatif apabila diminta hadir dalam rapat bersama parlemen.

Situasi ini berkembang di tengah tekanan global yang masih membayangi pasar keuangan internasional. Penguatan dolar AS akibat tingginya suku bunga Federal Reserve System atau The Fed membuat arus modal asing keluar dari banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.

Selain faktor suku bunga, ketegangan geopolitik global dan perlambatan ekonomi dunia juga memperbesar tekanan terhadap mata uang negara-negara Asia.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami pelemahan nilai tukar. Namun posisi rupiah yang terus bergerak menuju level psikologis baru membuat perhatian publik dalam negeri meningkat tajam.

Di media sosial, isu rupiah bahkan menjadi salah satu topik paling ramai diperbincangkan. Banyak masyarakat mulai mengkhawatirkan dampak pelemahan mata uang terhadap harga kebutuhan pokok dan biaya hidup sehari-hari.

Pelaku usaha juga mulai mengantisipasi kemungkinan naiknya biaya impor bahan baku apabila tekanan terhadap rupiah berlangsung dalam jangka panjang.

Sektor industri manufaktur, otomotif, elektronik, hingga pangan diperkirakan menjadi sektor paling sensitif terhadap pelemahan kurs dolar AS.

Analis ekonomi menilai pemerintah perlu menjaga komunikasi publik agar kepanikan pasar tidak semakin meluas. Stabilitas psikologis investor dan masyarakat dinilai sangat penting dalam situasi ketidakpastian ekonomi seperti saat ini.

Bank Indonesia sebelumnya menyatakan telah melakukan berbagai langkah intervensi di pasar valuta asing guna menjaga stabilitas rupiah. Langkah tersebut meliputi operasi moneter, intervensi pasar spot, hingga pembelian surat berharga negara di pasar sekunder.

Cadangan devisa Indonesia juga disebut masih berada dalam kondisi relatif aman untuk menopang kebutuhan impor dan kewajiban pembayaran luar negeri pemerintah.

Namun tantangan ke depan diperkirakan tetap berat apabila tekanan global terus meningkat.

Pengamat menilai pemanggilan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan oleh DPR akan menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan pemerintah menghadapi tekanan ekonomi global.

Publik kini menunggu penjelasan resmi dari otoritas ekonomi nasional mengenai strategi konkret menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, dan melindungi daya beli masyarakat.

Di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar, pemerintah diharapkan mampu menunjukkan koordinasi yang solid agar kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia tetap terjaga.

Bagi masyarakat luas, stabilitas rupiah bukan sekadar angka di pasar valuta asing, tetapi berkaitan langsung dengan harga kebutuhan sehari-hari, biaya usaha, hingga kondisi ekonomi rumah tangga.

Karena itu, setiap kebijakan dan komunikasi pemerintah terkait rupiah kini menjadi sorotan utama publik nasional.