Ketua DPRD Bekasi Teken Tuntutan Mahasiswa, Soroti Pertamax, Dana BOS hingga Kasus Pelecehan Seksual

BEKASI – Gelombang aspirasi mahasiswa kembali menggema di Kota Bekasi. Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (15/6/2026), dengan membawa sejumlah tuntutan yang menyentuh isu strategis mulai dari kenaikan harga bahan bakar, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga persoalan lingkungan.

Aksi yang berlangsung tertib tersebut mendapat respons langsung dari Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi. Bersama sejumlah anggota dewan dan jajaran Sekretariat DPRD, Sardi turun menemui para peserta aksi dan menerima berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

Momen ini menjadi sorotan publik karena berakhir dengan penandatanganan dokumen tuntutan mahasiswa oleh Ketua DPRD sebagai simbol komitmen untuk mengawal berbagai persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut.

Mahasiswa menilai sejumlah kebijakan dan persoalan sosial yang terjadi saat ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun lembaga legislatif agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.

Soroti Kenaikan Harga Pertamax dan Penggusuran

Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan penolakan terhadap kenaikan harga Pertamax yang dinilai semakin membebani masyarakat, terutama kelompok menengah dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada kendaraan pribadi untuk aktivitas ekonomi sehari-hari.

Selain itu, isu penggusuran juga menjadi salah satu fokus tuntutan. Mahasiswa meminta pemerintah lebih mengedepankan pendekatan kemanusiaan dalam menyelesaikan persoalan tata ruang dan penataan wilayah.

Menurut mereka, proses penggusuran yang tidak disertai solusi yang adil berpotensi menimbulkan masalah sosial baru dan merugikan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kebijakan pembangunan harus tetap memperhatikan hak-hak masyarakat dan menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan," ujar salah satu perwakilan mahasiswa dalam aksi tersebut.

Desak Pengawasan Dana BOS dan Akuntabilitas Program Daerah

Tidak hanya persoalan ekonomi dan sosial, mahasiswa juga menyoroti pentingnya transparansi penggunaan anggaran publik.

Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah optimalisasi pengawasan terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS/BOSP) agar benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Mahasiswa menilai pengawasan yang kuat diperlukan guna memastikan anggaran pendidikan digunakan secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan potensi penyimpangan.

Selain dana BOS, mereka juga mendorong DPRD meningkatkan fungsi pengawasan terhadap berbagai program yang dijalankan perangkat daerah.

Menurut mahasiswa, akuntabilitas program pemerintah harus menjadi prioritas agar setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penuntasan Kasus Pelecehan Seksual Jadi Sorotan

Isu perlindungan perempuan dan anak turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut.

Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mempercepat penanganan kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di wilayah Kota Bekasi.

Mahasiswa menilai penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban sekaligus menciptakan efek jera bagi pelaku.

Selain itu, mereka juga meminta adanya peningkatan edukasi dan pencegahan di lingkungan pendidikan maupun masyarakat agar kasus serupa dapat diminimalkan.

Tuntutan tersebut mendapat perhatian luas mengingat isu kekerasan seksual masih menjadi salah satu persoalan yang sering menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir.

Dorong Kuota Kerja Penyandang Disabilitas

Dalam bidang ketenagakerjaan, mahasiswa meminta pemerintah daerah memperkuat implementasi kebijakan terkait penyediaan kuota tenaga kerja bagi penyandang disabilitas.

Mereka menilai masih banyak penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan meskipun memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai.

Padahal, regulasi nasional telah mengamanatkan pemberian kesempatan kerja yang setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Mahasiswa berharap DPRD dapat mendorong pengawasan terhadap perusahaan maupun instansi yang belum menjalankan kewajiban tersebut secara optimal.

Persoalan Lingkungan Bantargebang Masih Jadi PR

Selain isu pendidikan dan ketenagakerjaan, persoalan lingkungan di kawasan Bantargebang juga menjadi salah satu perhatian utama dalam aksi tersebut.

Mahasiswa menilai dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pengelolaan sampah masih membutuhkan solusi jangka panjang yang lebih komprehensif.

Permasalahan kualitas udara, pengelolaan limbah, hingga kesehatan masyarakat sekitar menjadi isu yang terus disuarakan berbagai elemen masyarakat selama bertahun-tahun.

Karena itu, mereka meminta DPRD Kota Bekasi memperkuat fungsi pengawasan terhadap program-program lingkungan yang dijalankan pemerintah daerah.

DPRD Bekasi Siap Kawal Aspirasi Mahasiswa

Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu publik dan pembangunan daerah.

Menurutnya, partisipasi aktif generasi muda merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi serta memastikan jalannya pemerintahan tetap berada pada jalur yang benar.

"DPRD Kota Bekasi terbuka terhadap masukan dan aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan oleh mahasiswa. Setiap poin yang disampaikan akan menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Sardi.

Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang masuk akan dibahas sesuai bidang masing-masing melalui komisi-komisi terkait di DPRD.

Langkah tersebut dinilai penting agar setiap tuntutan dapat dikaji secara lebih mendalam dan menghasilkan rekomendasi yang konkret.

Program Beasiswa dan Magang Jadi Perhatian

Dalam dialog bersama mahasiswa, Sardi juga menjelaskan sejumlah program yang saat ini tengah berjalan di Kota Bekasi.

Program tersebut meliputi pelatihan keterampilan kerja, pemagangan ke luar negeri, hingga pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu yang memiliki KTP Kota Bekasi.

Menurutnya, program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda.

DPRD, kata dia, akan terus melakukan pengawasan agar seluruh program berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Ditutup dengan Penandatanganan Dokumen Tuntutan

Puncak aksi terjadi ketika Ketua DPRD Kota Bekasi menandatangani dokumen tuntutan yang diajukan mahasiswa.

Penandatanganan tersebut disambut positif oleh peserta aksi karena dianggap sebagai bentuk komitmen politik untuk mengawal berbagai aspirasi yang telah disampaikan.

Meski demikian, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal realisasi berbagai tuntutan tersebut agar tidak berhenti pada sebatas komitmen administratif.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif dengan mengedepankan dialog serta semangat demokrasi.

Aksi tersebut menjadi contoh bagaimana mahasiswa dan lembaga legislatif dapat membangun komunikasi yang konstruktif dalam memperjuangkan kepentingan publik, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.